Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance

Deskripsi Buku

Buku ini merupakan buah karya yang kami hasilkan berdasarkan pemikiran bahwa pemahaman masyarakat umum mengenai CSR masih minim baik ditinjau dari sisi kebijakan pemerintah administrasi publik maupun manajemen penerapannya Bahasan dalam buku ini dimulai dari pendahuluan yakni CSR dalam perspektif governance CSR dalam Paradigma Administrasi Publik CSR dalam Keterlibatan Tiga Aktor Pembangunan Model Penerapan CSR dan bagian terakhir ditutup dengan suatu pernyataan bahwa dalam penerapan Corporate Social Responsibility memerlukan keterlibatan semua stakeholder seperti membangun kemitraan kerja antara pemerintah perusahaan swasta dan masyarakat untuk bersama sama melakukan kegiatan pembangunan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan sebutan good governance yang dipandang tidak saja dapat membuka kemungkinan yang lebih besar bagi pengembangan prinsip prinsip dan nilai nilai demokrasi seperti transparansi partisipasi publik pluralitas dan akuntabilitas tetapi juga karena dari sisi manajemen dan ekonomi dipandang lebih efisien dan responsif dalam penyelenggaraan pelayanan publik Efektivitas pemerintahan di sini bukan hanya sekedar bermakna kemampuan pemerintah dalam memenuhi atau mencapai berbagai kebijakan dan target yang telah ditentukan sebelumnya tetapi sekaligus dan terutama adalah kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masa depan Buku ini merupakan buah karya yang kami hasilkan berdasarkan pemikiran bahwa pemahaman masyarakat umum mengenai CSR masih minim, baik ditinjau dari sisi kebijakan pemerintah, administrasi publik, maupun manajemen penerapannya. Bahasan dalam buku ini dimulai dari pendahuluan yakni CSR dalam perspektif governance, CSR dalam Paradigma Administrasi Publik; CSR dalam Keterlibatan Tiga Aktor ...Pembangunan; Model Penerapan CSR; dan bagian terakhir ditutup dengan suatu pernyataan bahwa dalam penerapan Corporate Social Responsibility memerlukan keterlibatan semua stakeholder seperti, membangun kemitraan kerja antara pemerintah, perusahaan (swasta), dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan sebutan good governance yang dipandang tidak saja dapat membuka kemungkinan yang lebih besar bagi pengembangan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, partisipasi publik, pluralitas dan akuntabilitas tetapi juga karena dari sisi manajemen dan ekonomi dipandang lebih efisien dan responsif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Efektivitas pemerintahan di sini bukan hanya sekedar bermakna kemampuan pemerintah dalam memenuhi atau mencapai berbagai kebijakan dan target yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi sekaligus dan terutama adalah kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kecenderungan, perkembangan dan perubahan yang terjadi di masa depan.

Detail Buku