DASAR-DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA

Deskripsi Buku

Buku DASAR DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum pada pengadilan negeri Keberadaannya dibentuk pertama kali berdasarkan Perpu No 1 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi undang undang dengan UU No 4 1998 Kemudian berdasarkan UU No 37 2004 dilakukan penyempurnaan terhadap UU No 4 1998 yang meliputi aspek hukum formal hukum beracara maupun hukum materiilnya yang mengatur ketentuan hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU Baik Perpu No 1 1998 juncto UU No 4 1998 maupun UU No 37 2004 sesungguhnya bukanlah perundang undangan yang secara khusus mengatur pembentukan pengadilan niaga hanya saja di dalamnya menyebutkan bahwa pengadilan niaga diberikan wewenang untuk memeriksa mengadili dan memutus sengketa perkara perkara yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan oleh undang undang Perkara lain di bidang perniagaan dimaksud meliputi sengketa perkara perkara di bidang kekayaan intelektual yakni sengketa sengketa desain industri desain tata letak sirkuit terpadu hak cipta paten merek dan indikasi geografis dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan LPS serta perkara persaingan usaha sebagaimana diatur dalam dan berdasarkan pada UU No 31 2000 UU No 32 2000 UU No 28 2014 UU No 13 2016 UU No 20 2016 UU No 24 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 2009 dan UU No 5 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 2020 Sebagai bagian dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maka hukum beracara yang berlaku bagi pengadilan niaga tentunya adalah hukum acara perdata yang selama ini berlaku bagi pengadilan negeri kecuali ditentukan lain dalam perundang undangan yang mengatur sengketa perkara perkara di bidang perniagaan yang menjadi ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga Buku yang sederhana ini hadir untuk mengulas secara sistematis runut dan utuh ketentuan ketentuan hukum beracara yang khusus berlaku pada pengadilan niaga terutama antara lain berkaitan dengan sistem pembuktian dan tata cara beracara di pengadilan niaga hukum terhadap putusan pengadilan niaga sehingga kehadiran buku ini dapat memudahkan sidang pembaca dalam mempelajari dan memahami hukum beracara di pengadilan niaga sesuai dengan kekhususan penyelesaian sengketa di bidang perniagaan masing masing Selain itu untuk melengkapi pengetahuan hukum sidang pembaca sebelum mengupas ketentuan hukum beracara penyelesaian sengketa di bidang perniagaan buku ini juga mengupas bahasan pengetahuan pengaturan hukum materiil terkait dengan bidang perniagaan yang bersangkutan Bagi penegak hukum terutama buat advokat dan hakim kehadiran buku ini dapat menjadi pedoman dalam menangani dan menyelesaikan sengketa perkara perkara di bidang perniagaan sehingga dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai aspek aspek hukum beracara di pengadilan niaga pada pengadilan negeri Sementara itu bagi mahasiswa dan akademisi hukum buku ini dapat menjadi bahan referensi dalam mengulas seluk beluk dan dinamika perkembangan hukum beracara di pengadilan niaga Oleh karena itu buku ini sangat layak untuk dimiliki para peminat dan pemerhati hukum guna mempelajari dan memahami serta mendalami aspek aspek hukum beracara di pengadilan niaga baik secara normatif maupun teoritik berdasarkan prinsip aturan dan doktrin hukum yang berlakuBuku DASAR-DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif, agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum (pada pengadilan negeri). ...Keberadaannya dibentuk pertama kali berdasarkan Perpu No. 1/1998, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 4/1998. Kemudian berdasarkan UU No. 37/2004 dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 4/1998, yang meliputi aspek hukum formal (hukum beracara) maupun hukum materiilnya, yang mengatur ketentuan hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Baik Perpu No. 1/1998 juncto UU No. 4/1998 maupun UU No. 37/2004 sesungguhnya bukanlah perundang-undangan yang secara khusus mengatur pembentukan pengadilan niaga, hanya saja di dalamnya menyebutkan bahwa pengadilan niaga diberikan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara-perkara yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta perkara lain di bidang perniagaan, yang penetapannya akan dilakukan oleh undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan dimaksud meliputi sengketa/perkara-perkara di bidang kekayaan intelektual (yakni sengketa-sengketa desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis), dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan LPS, serta perkara persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam dan berdasarkan pada UU No. 31/2000, UU No. 32/2000, UU No. 28/2014, UU No. 13/2016, UU No. 20/2016, UU No. 24/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/2009, dan UU No. 5/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/2020. Sebagai bagian dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka hukum beracara yang berlaku bagi pengadilan niaga tentunya adalah hukum acara perdata yang selama ini berlaku bagi pengadilan negeri, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan yang mengatur sengketa/perkara-perkara di bidang perniagaan yang menjadi ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga. Buku yang sederhana ini hadir untuk mengulas secara sistematis, runut, dan utuh ketentuan-ketentuan hukum beracara yang khusus berlaku pada pengadilan niaga, terutama antara lain berkaitan dengan sistem pembuktian dan tata cara beracara di pengadilan niaga hukum terhadap putusan pengadilan niaga, sehingga kehadiran buku ini dapat memudahkan sidang pembaca dalam mempelajari dan memahami hukum beracara di pengadilan niaga sesuai dengan kekhususan penyelesaian sengketa di bidang perniagaan masing-masing. Selain itu, untuk melengkapi pengetahuan hukum sidang pembaca, sebelum mengupas ketentuan hukum beracara penyelesaian sengketa di bidang perniagaan, buku ini juga mengupas bahasan pengetahuan pengaturan hukum materiil terkait dengan bidang perniagaan yang bersangkutan. Bagi penegak hukum, terutama buat advokat dan hakim, kehadiran buku ini dapat menjadi pedoman dalam menangani dan menyelesaikan sengketa/perkara-perkara di bidang perniagaan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai aspek-aspek hukum beracara di pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Sementara itu bagi mahasiswa dan akademisi hukum, buku ini dapat menjadi bahan referensi dalam mengulas seluk-beluk dan dinamika perkembangan hukum beracara di pengadilan niaga. Oleh karena itu buku ini sangat layak untuk dimiliki para peminat dan pemerhati hukum guna mempelajari dan memahami serta mendalami aspek-aspek hukum beracara di pengadilan niaga, baik secara normatif maupun teoritik berdasarkan prinsip, aturan dan doktrin hukum yang berlaku

Detail Buku