Deskripsi Buku
Dalam buku ini dijelaskan tentang konsep dasar pengelolaan perikanan berkelanjutan pengaturan pembangunan sector perikanan illegal fishing fiheries crime peran ASEAN dalam memberantas illegal fishing pengaturan penangkapan ikan terukur dan regional fisheries management organizations Konsep Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan memerlukan keikutsertaan semua stakeholders mulai dari perencanaan hingga implementasinya Selama ini potensi sumber daya ikan sudah dilakukan estimasi potensi namun updatenya belum optimal Kemudian terkait tata kelola dari estimasi potensi tersebut akan dilakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dengan koordinasi untuk pengelolaan di masingmasing Wilayah Pengelolaan Perikanan Dasar Pengelolaan Perikanan berpedoman pada Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tentang Perikanan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang pada Paragraf 2 tentang Kelautan dan Perikanan Dalam buku ini dijelaskan tentang konsep dasar pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengaturan pembangunan sector perikanan, illegal fishing, fiheries crime, peran ASEAN dalam memberantas illegal fishing, pengaturan penangkapan ikan terukur, dan regional fisheries management organizations. Konsep Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan memerlukan keikutsertaan semua stakeholders mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Selama ini potensi sumber daya ...ikan sudah dilakukan estimasi potensi namun updatenya belum optimal. Kemudian terkait tata kelola dari estimasi potensi tersebut akan dilakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dengan koordinasi untuk pengelolaan di masingmasing Wilayah Pengelolaan Perikanan. Dasar Pengelolaan Perikanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Paragraf 2 tentang Kelautan dan Perikanan.
