Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan
Muhammad Idris Patarai
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Buku ini diangkat dari satu penelitian yang berusaha untuk mempertautkan atau menemukan benang merah kebijakan publik yang bersifat nasional dengan kebijakan publik territori yang ditetapkan daerah Penelitan ini mencari mengkaji dan berusaha menemukan metafora Kebijakan Publik Daerah Proses dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan Untuk tiba pada metafora itu penelitian ini harus menjawab beberapa pertanyaan Bagaimana kedudukan kebijakan publik daerah kaitannya dengan kebijakan publik nasional Bagaimana ciri sifat kebijakan publik daerah disandingkan dengan kebijakan publik nasional Apakah terminologi kebijakan publik daerah dikenal secara akademik dan praktek ketatanegaraan Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan itu diperlukan penelusuran terhadap Hubungan Kebijakan Publik yang ditetapkan melalui Undang Undang Keputusan Presiden Keputusan Menteri Instruksi Presiden dan lain lain dengan Kebijakan Publik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perda Aspek Legalitas Kebijakan Publik Daerah dalam tata urut peraturan perundang undangan sebagai landasan hukum Kebijakan Publik Daerah Dialektika Kebijakan Publik Daerah dengan Asas Otonomi Daerah Bebas dan seluas luasnya Buku ini diangkat dari satu penelitian yang berusaha untuk mempertautkan atau menemukan benang merah kebijakan publik yang bersifat nasional dengan kebijakan publik territori yang ditetapkan daerah. Penelitan ini mencari, mengkaji dan berusaha menemukan metafora “Kebijakan Publik Daerah, Proses dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan”. Untuk tiba pada metafora itu, penelitian ini harus ...menjawab beberapa pertanyaan: Bagaimana kedudukan kebijakan publik daerah kaitannya dengan kebijakan publik nasional? Bagaimana ciri, sifat kebijakan publik daerah disandingkan dengan kebijakan publik nasional? Apakah terminologi kebijakan publik daerah dikenal secara akademik dan praktek ketatanegaraan? Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan itu diperlukan penelusuran terhadap: Hubungan Kebijakan Publik yang ditetapkan melalui Undang Undang, Keputusan Presiden,Keputusan Menteri, Instruksi Presiden dan lain lain dengan Kebijakan Publik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda); Aspek Legalitas Kebijakan Publik Daerah dalam tata urut peraturan perundang undangan sebagai landasan hukum Kebijakan Publik Daerah; Dialektika Kebijakan Publik Daerah dengan Asas Otonomi Daerah: Bebas dan seluas-luasnya.
