Konstruksi Diskriminatif : Tantangan Politik Hukum Afirmasi-Selektif untuk Perempuan di Indonesia
Ninik Rahayu; Triantono
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Berangkat dari hal mendasar tentang konsep afirmasi hukum kebijakan khusus sementara masyarakat dalam suatu konstruksi sosial Konsep tentang masyarakat dan hukum menjadi poin penting dan mendasar dalam pembahasan awal karena dari situlah hubungan antara konstruksi sosial yang diskriminatif dengan kebijakan Buku ini memfokuskan pembahasan hanya pada isu isu diskriminasi pada proses dan produk politik hukum yang terjadi di tingkat pemerintah pusat maupun daerah Isu isu diskriminasi tersebut dianggap mengemuka yang dalam pembahasannya dilakukan secara tematik melalui klaster klaster diskriminasi terutama yang dialami oleh perempuan Terdapat 8 delapan klaster dalam memberikan gambaran tentang diskriminasi secara lebih utuh yaitu 1 Klaster domestik keluarga 2 klaster politik dan pengambilan kebijakan 3 klaster pendidikan 4 klaster ketenagakerjaan 5 klaster kesehatan 6 klaster hukum dan akses keadilan 7 klaster ekonomi dan 8 klaster kebutuhan khusus Berangkat dari hal mendasar tentang konsep afirmasi hukum (kebijakan khusus sementara) masyarakat dalam suatu konstruksi sosial. Konsep tentang masyarakat dan hukum menjadi poin penting dan mendasar dalam pembahasan awal karena dari situlah hubungan antara konstruksi sosial yang diskriminatif dengan kebijakan. Buku ini memfokuskan pembahasan hanya pada isu-isu diskriminasi pada proses dan ...produk politik hukum yang terjadi di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Isu-isu diskriminasi tersebut dianggap mengemuka yang dalam pembahasannya dilakukan secara tematik melalui klaster-klaster diskriminasi terutama yang dialami oleh perempuan. Terdapat 8 (delapan) klaster dalam memberikan gambaran tentang diskriminasi secara lebih utuh yaitu: 1) Klaster domestik/keluarga; 2) klaster politik dan pengambilan kebijakan; 3) klaster pendidikan; 4) klaster ketenagakerjaan; 5) klaster kesehatan; 6) klaster hukum dan akses keadilan; 7) klaster ekonomi; dan 8) klaster kebutuhan khusus.
