PERUMUSAN KETENTUAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRATIF. Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dr. Septa Candra, S.H., M.H.
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Kebijakan hukum pidana dalam perundang undangan pidana Indonesia yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana Hal ini bukan hanya dalam tataran teoretis tetapi lebih jauh lagi dalam praktik peradilan pidana Persoalan ini merupakan masalah kebijakan hukum pidana ketika merumuskan ketentuan pidana dalam perundang undangan administratif di bidang lingkungan hidup terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi Dikatakan demikian sebab perumusan ketentuan pidana merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukumKebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam tataran teoretis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik peradilan pidana. Persoalan ini merupakan masalah kebijakan hukum pidana ketika merumuskan ketentuan pidana dalam ...perundang-undangan administratif di bidang lingkungan hidup terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Dikatakan demikian, sebab perumusan ketentuan pidana merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum
