Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial

Deskripsi Buku

Penulisan buku ini muncul atas pertimbangan dan pengamatan di beberapa daerah yang gerah akibat ulah oknum yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat akan tetapi mengedepan kan kepentingan pribadi Buku ini terdiri dari sembilan bab diantaranya membahas BAB I sejarah perpolitikan konsep negara kesatuan warga negara dan bentuk bentuk ideologi BAB II esensi dari politik hukum mulai dari sejarah lahirnya politik hukum manfaat dan kegunaan politik hukum serta cakupan politik hukum itu sendiri BAB III memahami secara jelas pengertian kebijakan kebijaksanaan serta cara membuat perda BAB IV memahami esensi yang mendasar dari penerapan Pemerintahan Daerah serta mengajak mahasiswa untuk memahami sistem pergantian kepala daerah yang tersandung tindak pidana BAB V fungsi dan tugas partai politik BAB VI penggunaan keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD kegunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN Penerapan otonomi daerah dan yang menyebabkan menjadi negara gagal BAB VII Pengambil kebijakan atau pembawa suatu negara adalah seorang nahkoda dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya BAB VIII roda pemerintahan atau kenegaraan baik dari perspektif hukum undangUndang maupun ekonomi BAB IX membahas tentang ketatanegaraan Penulisan buku ini muncul atas pertimbangan dan pengamatan di beberapa daerah yang gerah akibat ulah oknum yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat akan tetapi mengedepan-kan kepentingan pribadi. Buku ini terdiri dari sembilan bab diantaranya membahas BAB I sejarah perpolitikan, konsep negara kesatuan, warga negara dan bentuk-bentuk ideologi. BAB II esensi dari politik ...hukum mulai dari sejarah lahirnya politik hukum, manfaat dan kegunaan politik hukum serta cakupan politik hukum itu sendiri. BAB III memahami secara jelas pengertian kebijakan, kebijaksanaan serta cara membuat perda. BAB IV memahami esensi yang mendasar dari penerapan Pemerintahan Daerah serta mengajak mahasiswa untuk memahami sistem pergantian kepala daerah yang tersandung tindak pidana. BAB V fungsi dan tugas partai politik. BAB VI penggunaan keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kegunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Penerapan otonomi daerah dan yang menyebabkan menjadi negara gagal. BAB VII Pengambil kebijakan atau pembawa suatu negara adalah seorang nahkoda dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya. BAB VIII roda pemerintahan atau kenegaraan baik dari perspektif hukum (undangUndang) maupun ekonomi. BAB IX membahas tentang ketatanegaraan.

Detail Buku