Regulasi Penyiaran Dari Otoriter Ke Liberal 3 Usul Inisiatif Publik dan DPR 132 4 Dari Dukungan Penolakan Hingga Penetapan 160 E KONTROVERSI DAN KOMPROMI SISTEM PENYIARAN 193 1 Perisinan dan Pengelolaan Frekuensi 193 2 Bentuk Lembaga Penyiaran 201 3 Badan Regulator Penyiaran 211 F PENYIARAN INDONESIA OTORITERISME NEOLIBERALISME DAN DEMOKRATISASI 221 G UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN 235 DAFTAR PUSTAKA 283 INDEKS 294 BIODATA PENULIS 296 xRegulasi Penyiaran: Dari Otoriter Ke Liberal 3. Usul Inisiatif Publik dan DPR 132 4. Dari Dukungan, Penolakan Hingga Penetapan 160 E. KONTROVERSI DAN KOMPROMI SISTEM PENYIARAN 193 1. Perisinan dan Pengelolaan Frekuensi 193 2. Bentuk Lembaga Penyiaran 201 3. Badan Regulator Penyiaran 211 F. PENYIARAN INDONESIA; OTORITERISME, NEOLIBERALISME, DAN DEMOKRATISASI 221 ...G. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN 235 DAFTAR PUSTAKA 283 INDEKS 294 BIODATA PENULIS 296 x