Sejumlah Riak Politik dan Sosial di Papua pada Periode Pertama Presiden Joko Widodo
PDAT
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
JAKARTA Pemerintah memberi sinyal menolak Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Plus Provinsi Papua Kementerian Dalam Negeri lebih memilih menerapkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua aturan yang berlaku saat ini JAKARTA - Pemerintah memberi sinyal menolak Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus Provinsi Papua. Kementerian Dalam Negeri lebih memilih menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, aturan yang berlaku saat ini.
Detail Buku
Ketersediaan
1/1
Jumlah Halaman
64
Kategori
Sub Kategori
Penerbit
Tahun Terbit
ISBN
-
eISBN
978-623-05-0281-1
