Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah
H. Juniarso Ridwan; Achmad Sodik
Telah di baca oleh 2 pemustaka, dengan total durasi baca 00:14:36
Deskripsi Buku
Secara teoretis belum ada buku yang membahas secara khusus tentang hukum tata ruang Oleh karena itu terbitnya buku Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah sudah selayaknya disambut karena buku ini membe rikan inspirasi pengkajian lebih dalam tentang hukum tata ruang Buku ini ditulis Juniarso Ridwan yang merupakan seorang birokrat ilmuwan dan sekaligus budayawan sehingga akan memberikan nuansa praktis kajian keilmuan dan bentuk kearifan dalam mengkaji hukum tata ruang sementara penulis lainnya Ahmad Sodik sebagai dosen dan konsultan akan memberikan pula nuansa yang praktis tetapi tetap akademis Isi buku ini cukup menarik dan komprehensif karena berisi kajian yang membahas teori hukum tata ruang secara umum hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup hukum perizinan kerjasama antardaerah dan peranan swasta dalam penataan ruang Buku ini diharapkan dapat membekali para dosen birokrat politikus politisi dan para praktisi di bidang tata ruang dalam memandang menetapkan pijakan dan melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagai bagian dari ilmu hukum Secara teoretis belum ada buku yang membahas secara khusus tentang hukum tata ruang. Oleh karena itu, terbitnya buku Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah sudah selayaknya disambut karena buku ini memberikan inspirasi pengkajian lebih dalam tentang hukum tata ruang. Buku ini ditulis Juniarso Ridwan yang merupakan seorang birokrat, ilmuwan, dan ...sekaligus budayawan sehingga akan memberikan nuansa praktis, kajian keilmuan dan bentuk kearifan dalam mengkaji hukum tata ruang; sementara penulis lainnya, Ahmad Sodik sebagai dosen dan konsultan akan memberikan pula nuansa yang praktis tetapi tetap akademis. Isi buku ini cukup menarik dan komprehensif karena berisi kajian yang membahas teori hukum tata ruang secara umum, hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup, hukum perizinan, kerjasama antardaerah, dan peranan swasta dalam penataan ruang. Buku ini diharapkan dapat membekali para dosen, birokrat, politikus-politisi, dan para praktisi di bidang tata ruang dalam memandang, menetapkan pijakan dan melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagai bagian dari (ilmu) hukum.
