KORPORASI MULTINASIONAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL TERBATAS
Iman Prihandono
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Buku ini menjelaskan bahwa memegang hak untuk menggugat negara pada forum ajudikasi internasional khususnya dalam sengketa investasi Dalam forum ini hak korporasi multinasional telah disandarkan pada hukum internasional termasuk di dalamnya perjanjian prinsip prinsip dan kebiasaan internasional Demikian pula dengan kewajiban internasional dalam beberapa kasus pada lembaga ajudikasi regional seperti European Court of Human Rights pengadilan secara tegas menyebutkan bahwa entitas privat memiliki kewajiban dalam hukum internasional Korporasi memiliki kewajiban yang lahir dari perjanjian internasional yang dibuat oleh negara khususnya kewajiban hak asasi manusia lingkungan dan SDG s Buku ini selanjutnya menemukan bahwa saat ini korporasi multinasional belum mendapatkan status international legal personalitynya Namun dengan hak dan kewajiban dalam hukum internasional yang melekat padanya maka korporasi multinasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional terbatas Memang dalam hukum internasional tidak dikenal adanya status seperti ini namun bukan berarti status ini tidak memiliki makna kegunaan Bukan tidak mungkin status terbatas ini pada akhirnya dapat menjadi penuh bila dijalankan terus menerus memiliki akibat hukum dan berubah menjadi sebuah kebiasaan internasional Sebagaimana yang disebutkan oleh International Court of Justice dalam Reparation Case sebuah subjek hukum internasional tidak harus memiliki karakteristik yang sama Buku ini menjelaskan bahwa memegang hak untuk menggugat negara pada forum ajudikasi internasional, khususnya dalam sengketa investasi. Dalam forum ini, hak korporasi multinasional telah disandarkan pada hukum internasional, termasuk di dalamnya perjanjian, prinsip-prinsip dan kebiasaan internasional. Demikian pula dengan kewajiban internasional, dalam beberapa kasus pada lembaga ajudikasi regional seperti European Court ...of Human Rights, pengadilan secara tegas menyebutkan bahwa entitas privat memiliki kewajiban dalam hukum internasional. Korporasi memiliki kewajiban yang lahir dari perjanjian internasional yang dibuat oleh negara, khususnya kewajiban hak asasi manusia, lingkungan dan SDG’s. Buku ini selanjutnya menemukan bahwa saat ini korporasi multinasional belum mendapatkan status international legal personalitynya. Namun dengan hak dan kewajiban dalam hukum internasional yang melekat padanya, maka korporasi multinasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional terbatas. Memang dalam hukum internasional tidak dikenal adanya status seperti ini, namun bukan berarti status ini tidak memiliki makna kegunaan. Bukan tidak mungkin status terbatas ini pada akhirnya dapat menjadi penuh, bila dijalankan terus-menerus, memiliki akibat hukum dan berubah menjadi sebuah kebiasaan internasional. Sebagaimana yang disebutkan oleh International Court of Justice dalam Reparation Case, sebuah subjek hukum internasional tidak harus memiliki karakteristik yang sama.
