Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum
Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Ke menterian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggungjawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan tindak pidana Buku ini sebagai bahan referensi dalam pemahaman implikasi unsur unsur pidana dalam kegiatan pelayanan pertanahan dan buku ini juga menguraikan ancaman tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kegiatan administrasi negara Buku ini terdiri atas empat pembahasan utama yaitu sebagai berikut 1 Pengadaan tanah dalam kegiatan pembangunan nasional 2 Aspek hukum pidana dalam pelayanan pertanahan 3 Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 4 Review tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan tanah Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Ke- menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggungjawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan tindak pidana. ...Buku ini sebagai bahan referensi dalam pemahaman implikasi unsur-unsur pidana dalam kegiatan pelayanan pertanahan dan buku ini juga menguraikan ancaman tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kegiatan administrasi negara. Buku ini terdiri atas empat pembahasan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Pengadaan tanah dalam kegiatan pembangunan nasional. 2. Aspek hukum pidana dalam pelayanan pertanahan. 3. Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Review tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
