Beranda
Konten Terkait Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum

Konten Terkait Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum

D

Doktrin - Doktrin Pidana Korporasi

K

Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia

Dr. Kristian S.H., M.Hum.

Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia

Prof. Dr. H. DWIDJA PRIYATNO, S.H., M.H., Sp.N.; Dr. KRISTIAN, S.H., M.Hum.

S

Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum KepailitanMemahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KepailitanDan Penundaan Kewajiban Pembayara N

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016

Dr. Kristian, S.H., M.Hum.