Deskripsi Buku
Buku dengan judul Aspek Hukum Ekonomi Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Keadilan ini diangkat dari naskah disertasi dengan judul Aspek Hukum Ekonomi Dalam Pengaturan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Tradisional Yang Berbasis Keadilan Studi Pengaturan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Makassar Penulisan buku ini bertolak dari kerisauan penulis terhadap keberadaan pasar tradisional yang kian terus saja merana dan tidak terurus Terus merana dan tidak terurusnya pasar tradisional karena pengaturan penataan dan pengelolaan pasar tradisional yang tidak maksimal karena terdapat problematika baik pada tataran norma dan praksis Problematika dalam pengaturan penataan dan pengelolaan pasar tradisional tidak mustahil akan berakibat pada terpinggirnya pasar tradisional Dengan terpinggirkannya pasar tradisional tentu saja akan menimbulkan pengangguran dan tereduksinya hak ekonomi bagi pedagang pasar tradisional pada hal pasar tradisional merupakan wadah ekonomi yang cukup banyak jumlahnya yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia serta pasar tradisional juga dapat menampung pedagang pasar tradisional dalam jumlah yang tidak sedikit Jumlah pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai lebih dari 13 450 unit dan mampu menampung lebih dari 12 625 000 pedagang Dengan jumlah pasar tradisional sebanyak itu jika diatur dan dikelola dengan baik maka pasar tradisional dapat menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi yang turut menunjang pembangunan ekonomi bagi daerah dan negara Namun ironisnya di tengah bangsa Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang keberadaan pasar tradisional justru terus merana dan semakin tidak terurus dan semakin terpinggirkan Tidak terurusnya dan semakin terpinggirkannya pasar tradisional ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pasar modern yang tidak terkendali dewasa ini seperti misalnya mall supermarket hypermarket departement store minimarket Sementara revitalisasi atau pembangunan kembali terhadap pasar tradisional yang seyogyanya perlu dilakukan sebagai penopang pembangunan ekonomi daerah dan Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya karena itu tidak jarang banyak pasar tradisional setelah dilakukan revitalisasi atau setelah dilakukan renovasi justru menjadi sepi dan bahkan ditinggal pergi para pedagang dan pembeli konsumen Menghadapi persoalan dilematik ini diperlukan peraturan hukum Daerah Peraturan Daerah sebagai sarana pemandu dalam pengaturaan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional Namun kenyataannya peraturan hukum daerah Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam pengaturan penataan dan pengelolaan pasar tradisional tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pasar tradisional karena seperti kata Paul Scholten adalah khayal apabila orang beranggapan bahwa peraturan perundang undangan itu mengatur segalanya secara tuntas Hukum itu cacat sejak ia dilahirkan atau diundangkan Oleh karenanya perlu dilakukan reformulasi peraturan hukum daerah Peraturan Daerah agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi serta dapat dijadikan landasan hukum pengaturaan penataan dan pengelolaan pasar tradisional Buku dengan judul: Aspek Hukum Ekonomi (Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Keadilan) ini diangkat dari naskah disertasi dengan judul: Aspek Hukum Ekonomi Dalam Pengaturan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Tradisional Yang Berbasis Keadilan (Studi Pengaturan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Makassar). Penulisan buku ini bertolak dari kerisauan penulis ...terhadap keberadaan pasar tradisional yang kian terus saja merana dan tidak terurus. Terus merana dan tidak terurusnya pasar tradisional karena pengaturan penataan dan pengelolaan pasar tradisional yang tidak maksimal, karena terdapat problematika baik pada tataran norma dan praksis. Problematika dalam pengaturan penataan dan pengelolaan pasar tradisional tidak mustahil akan berakibat pada terpinggirnya pasar tradisional. Dengan terpinggirkannya pasar tradisional tentu saja akan menimbulkan pengangguran dan tereduksinya hak ekonomi bagi pedagang pasar tradisional, pada hal pasar tradisional merupakan wadah ekonomi yang cukup banyak jumlahnya, yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia, serta pasar tradisional juga dapat menampung pedagang pasar tradisional dalam jumlah yang tidak sedikit. Jumlah pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai lebih dari 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang. Dengan jumlah pasar tradisional sebanyak itu jika diatur dan dikelola dengan baik maka pasar tradisional dapat menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi yang turut menunjang pembangunan ekonomi bagi daerah dan negara. Namun ironisnya di tengah bangsa Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang, keberadaan pasar tradisional justru terus merana dan semakin tidak terurus, dan semakin terpinggirkan. Tidak terurusnya dan semakin terpinggirkannya pasar tradisional ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pasar modern yang tidak terkendali dewasa ini, seperti misalnya mall, supermarket, hypermarket, departement store, minimarket. Sementara revitalisasi atau pembangunan kembali terhadap pasar tradisional yang seyogyanya perlu dilakukan sebagai penopang pembangunan ekonomi daerah dan Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena itu tidak jarang banyak pasar tradisional setelah dilakukan revitalisasi atau setelah dilakukan renovasi justru menjadi sepi dan bahkan ditinggal pergi para pedagang dan pembeli (konsumen). Menghadapi persoalan dilematik ini, diperlukan peraturan hukum Daerah (Peraturan Daerah) sebagai sarana pemandu dalam pengaturaan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional. Namun kenyataannya peraturan hukum daerah (Peraturan Daerah) sebagai landasan hukum dalam pengaturan penataan dan pengelolaan pasar tradisional tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pasar tradisional, karena seperti kata Paul Scholten, adalah khayal apabila orang beranggapan bahwa peraturan perundang-undangan itu mengatur segalanya secara tuntas. Hukum itu cacat sejak ia dilahirkan atau diundangkan. Oleh karenanya perlu dilakukan reformulasi peraturan hukum daerah (Peraturan Daerah) agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi, serta dapat dijadikan landasan hukum pengaturaan penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
