UNDANG-UNDANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (HKPD) BESERTA PENJELASANNYA Dilengkapi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
Tim Penerbit Litnus
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Berdasarkan hukum pemerintah daerah mengurus dan mengatur urusannya dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan Sementara urusan pemerintah pusat yang tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan Namun pemerintah tetap bertugas untuk menetapkan tarif pajak yang berlaku secara nasional Juga melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah atas pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi serta kemudahan berusaha Berdasarkan hukum, pemerintah daerah mengurus dan mengatur urusannya dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sementara urusan pemerintah pusat yang tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun, pemerintah tetap bertugas untuk menetapkan tarif pajak yang berlaku secara nasional. Juga melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah ...atas pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi serta kemudahan berusaha.
